Selain masalah penanganan lumpur yang di rasa terlalu lambat, upaya pelunasan tanah warga yang lahannya menjadi korban luapan lumpur pun sampai kini belum terselesaikan dengan baik, sehingga kini para warga yang tadinya bermukim di dekat pusat semburan kehidupannya semakin memprihatinkan, setelah 5 tahun hak mereka tentang ganti rugi belum juga selesai.

Karena jika dilihat lebih jauh lagi, sebenarnya apa sulitnya bagi pemerintah untuk mengucurkan dana beberapa milliar rupiah untuk mengganti hak para warga di sidoarjo yang sudah seharusnya menjadi hak para warga disana, jika dibandingkan harus menggelontorkan dana trilliunan rupiah untuk pembangunan gedung DPR dan biaya plesiran para anggota dewan yang terhormat keluar negeri, dengan dalih studi banding untuk hal-hal yang tidak terlalu penting.

Kasus lapindo tidak hanya sekedar persoalan semburan lumpur melainkan sebuah kelalaian dan kesalahan sistem birokrasi Pemerintah Republik Indonesia. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan tambang yang tak profesional memiliki izin menambang. Ketidakprofesionalan ini dibuktikan dengan pemasangan casting beton yang tidak memadai apalagi hal ini diketahui BP migas dan adanya peristiwa pencabutan alat bor dari pusat galian karena adanya kekhawatiran alat mengalami kerusakan, pencabutan ini diduga sebagai titik awal dimulainya semburan lumpur.

Walaupun benar ini karena bencana alam, kenapa setelah dilakukan eksplorasi tetap dibuka area penambangan, padahal tentunya sudah ada prosedural yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan tambang yang tentunya diikuti pula dengan tindakan preventif sebelum dilakukannya kegiatan penambangan, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan membahayakan. Jika kita lihat dari ketidakprofesionalan ini maka jelaslah ada penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus lapindo dan bahkan kemungkinan ada praktik korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah sejak awal dilegalkannnya penambangan hingga ditetapkannya kasus Lapindo sebagai bencana alam.

Kasus Lapindo merupakan bentuk pelanggaran HAM berat, megorbankan begitu banyak orang yang tidak seharusnya terlibat berikut harta benda mereka. Apalagi dengan penanganan yang sangat lambat dan terkatung-katung tak menentu. Padahal setiap manusia memiliki hak hidup yang damai dan sejahtera tanpa harus terlibat persoalan macam ini. Yakni, sebuah musibah akibat usaha komersil yang dilakukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu apalagi jika hal ini terjadi karena adanya unsur kesengajaan dan kelalaian.