Kasus pencurian pulsa belakangan memang marak, bahkan anggota dewan serius menangani masalah ini. Di Senayan, Rapat dengar pendapat (RDP) digelar antara PT Telkomsel dengan Panitia Kerja (Panja) Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI.

Koordinator Forum Masyarakat Telekomunikasi Indonesia, Ahmad Hariri, mengatakan, koreksi bersama harus dilakukan terkait ramainya kasus pencurian pulsa yang menimpa pelanggan telepon seluler oleh pihak content provider (CP).

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menyatakan bahwa tiap-tiap operator telah mengembalikan uang dari hasil “penyedotan” pulsa pelanggannya. Nilainya hampir Rp 1 miliar.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution mengatakan, penyidik Badan Reserse dan Kriminal Polri telah memeriksa 17 saksi dalam kasus pencurian pulsa melalui layanan premium. Namun, belum ada satu pun tersangka dalam kasus itu karena polisi masih membutuhkan keterangan sejumlah saksi.

Para saksi tersebut di antaranya empat orang pelapor kasus, tiga orang terlapor, dan satu orang saksi dari media elektronik yang mengiklankan program premium dari content provider. Selain itu, dua orang dari content provider serta saksi dari operator telepon seluler sebanyak tujuh orang.

Selain saksi tersebut, penyidik juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi ahli. Saksi ahli antara lain dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Kementerian Sosial, ahli komputer forensik, dan Cyber Crime Investigation Center (CCIC) Bareskrim. Polisi juga mengumpulkan keterangan ahli dari Perlindungan Konsumen Nasional dan ahli teknologi informasi dari ITB serta Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Dari pemeriksaan dan pengusutan kasus ini, polisi juga menyita barang bukti berupa 5 telepon genggam berbagai merek, 5 unit SIM card, dan satu lembar informasi biaya penggunaan telepon ataubilling statement. “Barang bukti juga ada satu lembar dari SMS pass dengan nomor +628131651XXX dan +62812210XXX, satu keping video acara promo yang ditayangkan televisi swasta, kemudian satu lembar special package dari content provider, serta satu koran yang memuat berita tersebut,” jelas Saud.

Polisi akan menggunakan ke Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian untuk menjerat tersangka. Tersangka juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Kominfo Nomor 1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium.